DEMOKRASI

DEMOKRASI

Sejarah, Makna, dan Respon Muslim

Oleh:

DR. ADIAN HUSAINI

(Peneliti Insists)

Euphoria dan keragaman makna 

’Demokrasi’ masih tetap menarik dan perlu untuk diperbincangkan, meskipun manusia sebenarnya tidak pernah sepakat akan maknanya. Pada 23 November 1991, saat bertugas sebagai wartawan Harian Berita Buana, saya pernah ditugasi meliput satu acara seminar sehari dengan tema: Agama dan Demokrasi di salah satu hotel di Jakarta. Aswab Mahasin, salah satu pemakalah membuka makalahnya dengan ungkapan: ”Demokrasi merupakan konsep yang diterima secara latah.” Berbagai sistem pemerintahan – termasuk yang otoriter sekali pun – menyebut dirinya pemerintahan demokratis. Akibatnya, muncul berbagai istilah dan makna tentang demokrasi, seperti demokrasi rakyat (peoples democracy), demokrasi kerakyatan (popular democracy), demokrasi Pancasila, dan sebagainya.

Tetapi, menurut Mahasin, meskipun ada keragaman makna, biasanya disepakati ada ciri yang esensial pada setiap demokrasi, yaitu adanya keikutsertaan rakyat (participation) dan persaingan dalam pemilihan (contestation). Mahasin juga mengutip kriteria demokrasi dari buku Robert A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control (Yale University, 1982), seperti adanya pengawasan atas kebijakan pemerintah oleh wakil-wakil rakyat, adanya pemilihan terhadap wakil rakyat secara jujur dan berkala, adanya hak pilih dan dipilih bagi orang dewasa, adanya hak menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya hak warga negara untuk memperoleh informasi alternatif, adanya hak warga negara untuk membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif independen.

Salah satu buku yang banyak diperbincangkan pada dekade 1990-an adalah The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, karya Samuel P. Huntington. Di buku ini, Huntington menyimpulkan: ”Singkat kata, demokrasi hanya cocok bagi negara-negara Eropa Baratlaut dan barangkali negeri-negeri Eropa Tengah serta koloni-konoli penduduk yang berasal dari negara-negara itu.” Tentang Islam, Huntington menyebutkan, bahwa ”doktrin Islam mengandung unsur-unsur yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan demokrasi.” Bahkan, Huntington juga menegaskan: ”Budaya Islam dan Konfusius menghadapkan perkembangan demokrasi dengan penghalang yang tidak mudah teratasi.”

Baca selanjutnya dalam makalah lengkap di bawah ini:
MAKALAH LENGKAP 

Sumber: website Ust. Adian Husaini